PARIGI MOUTONG – Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid bersama Satuan Tugas (Satgas) meninjau langsung pelaksanaan normalisasi sungai di Desa Air Panas, Selasa (4/8/2026), sebagai upaya memperlancar kembali aliran sungai yang sempat tersumbat akibat material banjir.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan sehari sebelumnya. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera melakukan penanganan melalui normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi aliran air dan mencegah dampak banjir yang lebih luas.
Berdasarkan hasil pemantauan, aliran sungai dari Desa Kayuboko menuju Desa Air Panas tertutup timbunan material tanah yang terbawa arus banjir. Akibatnya, air meluap hingga melewati permukaan jembatan dan menggenangi permukiman warga.
Normalisasi dilakukan di tiga titik strategis, yakni perbatasan Olaya, pertemuan aliran sungai Desa Air Panas dengan Desa Kayuboko, serta di sekitar jembatan. Sebanyak 19 alat berat dikerahkan guna mempercepat proses pengerjaan.
Wakil Bupati Abdul Sahid mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat setelah mengetahui kondisi di lapangan demi mengembalikan fungsi infrastruktur dan memperlancar aliran sungai.
"Berdasarkan kondisi yang kami lihat kemarin, aliran sungai dari Kayuboko menuju Air Panas ini memang benar-benar tidak ada akses air yang melewati bawah jembatan ini. Alhamdulillah, hari ini kita langsung action melakukan normalisasi agar marwah jalan ini bisa berfungsi kembali," ujar Abdul Sahid.
Ia menambahkan, upaya penanganan tidak berhenti pada normalisasi saat ini. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa akan terus melakukan pengawasan dan normalisasi secara berkala agar aliran sungai tetap lancar serta mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
"Ke depannya pengawasan akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah desa melalui normalisasi secara rutin," pungkasnya.
Langkah cepat tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons dampak bencana melalui penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta menjaga fungsi infrastruktur. ()*
